Pembangunan Koperasi di Negara Berkembang

Pembangunan Koperasi di Indonesia

                 Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting da lam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

             Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.
          Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (self help).

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan koperasi di negara berkembang adalah sebagai berikut :

a) Sering koperasi hanya dianggap sebagai organisasi swadaya yang otonom partisipatif dan demokratis dari rakyat kecil (kelas bawah) seperti petani, pengrajin, pedagang dan pekerja/buruh

b) Disamping itu ada berbagai pendapat yang berbeda dan diskusi-diskusi yang controversial mengenai keberhasilan dan kegagalan seta dampak koperasi terhadapa proses pembangunan ekonomi social di negara-negara dunia ketiga (sedang berkembang) merupakan alas an yang mendesak untuk mengadakan perbaikan tatacara evaluasi atas organisasi-organisasi swadaya koperasi.

c) Kriteria ( tolok ukur) yang dipergunakan untuk mengevaluasi koperasi seperti perkembangan anggota, dan hasil penjualan koperasi kepada anggota, pangsa pasar penjualan koperasi, modal penyertaan para anggota, cadangan SHU, rabat dan sebagainya, telah dan masih sering digunakan sebagai indikator mengenai efisiensi koperasi.

A. Permasalahan dalam Pembangunan Koperasi
Koperasi bukan kumpulan modal, dengan demikian tujuan pokoknya harus benar-benar mengabdi untuk kepentingan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pembangunan koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua masalah pokok yaitu masalah internal dan eksternal koperasi.

* Masalah internal koperasi antara lain: kurangnya pemahaman anggota akan manfaat koperasi dan pengetahuan tentang kewajiban sebagai anggota. Harus ada sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi bersama yang bersedia bekerja sama dan mengadakan ikatan sosial. Dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai penggerak organisatoris untuk menggerakkan koperasi ke arah sasaran yang benar.

* Masalah eksternal koperasi antara lain iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk perjuangan koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.

Table data

No.	Indikator	Satuan	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	Jumlah Koperasi	Unit	130 730	134 963	141 326	149 793	154 964	170 411	177 482	188 181	194 295
2	Pertumbuhan Koperasi	Persen	6,13	3,24	4,71	5,99	3,45	9,97	4,15	6,03	3,25
3	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	93 402	94 818	98 944	104 999	108 930	120 473	124 855	133 666	139 321
4	Prosentase Koperasi Aktif dari Total Jumlah Koperasi	Persen	71,45	70,25	70,01	70,10	70,29	70,70	70,35	71,03	71,71
5	Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif	Persen	-0,42	1,52	4,35	6,12	3,74	10,60	3,64	7,06	4,23
6	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	Orang	27 523 053	27 286 784	27 776 133	28 888 067	27 318 619	29 240 271	30 461 121	30 849 913	33 869 439
7	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif	Persen	0,88	-0,86	1,79	4,00	-5,43	7,03	4,18	1,28	9,79
8	Permodalan	Rp. Juta	28 886 503	55 667 901	38 853 072	43 555 731	49 832 315	59 852 609	64 788 727	75 484 237	102 826 158
9	Pertumbuhan Permodalan	Persen	18,58	92,71	-30,21	12,10	14,41	20,11	8,25	16,51	36,22
10	Volume Usaha	Rp. Juta	37 649 091	40 831 693	62 718 499	63 080 596	68 446 249	82 098 587	76 822 082	95 062 402	119 182 690
11	Pertumbuhan Volume Usaha	Persen	18,83	8,45	53,60	0,58	8,51	19,95	-6,43	23,74	25,37
12	Selisih Hasil Usaha (SHU)	Rp. Juta	2 164 234	2 198 320	3 216 817	3 470 459	3 964 818	5 303 813	5 622 164	6 336 481	6 661 926
13	Pertumbuhan SHU	Persen	15,62	1,57	46,33

sumber :

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=13&notab=44

http://revan-alatas.blogspot.com/2013/01/bab-12-pembangunan-koperasi-di-negara.html